Pemerintahan

Membangun Indonesia

Oleh : Yakob KM Ismail

Dalam Siaran di salah satu TV swasta di Indonesia, terjadi pembicaraan antara Andi F. Noya dengan Ahok sebagai narasumber  acara "talkshow". Di acara tersebut, Kick Andy menanyakan kepada Ahok, bagaimana program kerjanya kedepan sebagai gubernur, apabila terpilih dalam pilkada di daerah khusus Ibukota nanti. Pada kesempatan itu, Ahok menyampaikan dengan begitu gamblang dan penuh semangat bahwa sebenarnya membangun sebuah pemerintahan itu, seperti kita membangun kehidupan di rumah tangga. Dimana, di dalam rumah tangga, kita sebagai pemimpin mempunyai seorang istri dan anak. Pertanyaannya, dimana tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga. Jawabannya, tentu kita merencanakan untuk menafkahi mereka di dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan kehidupan yang akan datang. Sebagai contoh, tentunya kita harus menghidupi anak istri kita dengan kehidupan materi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah itu, kita merencanakan juga bagaimana pendidikan anak-anak dan juga kesehatan serta kelengkapan di dalam menjalani kehidupan masa depan anak-anak.

Seperti analogi di atas, begitu juga apabila kita kaitkan dengan pembangunan sebuah daerah, tentu pertanyaan kita juga berpikir bagaimana membangun sebuah kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia ini secara ideal? Sebagai contoh, Mari kita lihat ilustrasi sebagai berikut yaitu kota Bandung pada tahun 70-an adalah gambaran kota pesiar yang ideal, dengan hawa yang sangat sejuk yang senantiasa diselimuti kabut dan embun di pagi hari. Pada waktu itu, masih banyak pagar rumah yang ditumbuhi berbagai jenis bunga dan tanaman menjalar warna-warni indahnya tak terheran dijuluki sebagai Kota Kembang. Namun coba kita lihat, pada hari ini apakah kabut embun pagi juga masih terlihat. Yang ada hanyalah, kabut akibat emisi kendaraan bermotor. Oplet juga telah tiada digantikan ribuan angkot yang bersesakan mengelilingi kota, bersaing dengan ribuan sepeda motor dan mobil yang karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Pembangunan di sana sini yang tentu saja memiliki dampak yang baik secara ekonomi namun, pada sisi lain juga menimbulkan masalah baru bagi perkotaan seperti banjir, kemiskinan disparitas pendapatan, dan lain sebagainya.

Hal yang sama juga, pasti dialami oleh kota-kota lain di Indonesia. Pembangunan di Ibukota Jakarta dan daerah penyangganya "bodetabek" yang tidak terbendung, pada saat yang sama semakin memperparah program perkotaan seperti perkampungan kumuh, pedagang kaki lima yang tidak beraturan, perilaku masyarakat yang belum siap dengan proses peradaban modernisasi perkotaan, dan berbagai problem lainnya. Kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jogjakarta, Medan, Balikpapan dan Makassar juga mengalami masalah yang sejenis.

Dilain pihak, proses demokratisasi Indonesia melalui pemilihan kepala daerah langsung memberikan angin segar bagi pembangunan kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Banyak daerah yang mencapai perkembangan pembangunan yang sangat mengembirakan dalam beberapa tahun terakhir seperti Surabaya, Bandung, Banyuwangi, Jakarta, Makassar, Balikpapan, dan lain-lain. Semuanya tidak terlepas dari komitmen yang kuat serta terobosan inovatif dari seorang kepala daerah.

Sebuah perubahan kota yang makin lama, makin kompleks membutuhkan solusi pintar atau Smart dan fundamental. Bukan pendekatan sekedar teknikal infrastruktur seperti membangun jalan layang, jalan tol, menggusur pemukiman penduduk, menambah transportasi massal. Namun, lebih mendalam, lebih strategis dan lebih integratif, termasuk diantaranya membangun pola pikir, pola hidup, pola sosial, budaya yang sesuai dengan kondisi dan psikologis masyarakat di kota atau di daerah setempat. Persoalan daerah, kota berbeda antara yang satu dengan lainnya. Bandung tidak sama kondisinya dengan Jakarta, apalagi dengan Los Angeles, New York, London, Tokyo, dan kota-kota lain yang menjadi kiblat pembangunan kota di berbagai belahan dunia termasuk Jakarta.

Untuk membangun Indonesia (smart nation) diperlukan sebuah gerakan kebangsaan yang melibatkan banyak pihak pemerintah, swasta, asosiasi, (lembaga, pemerintah, swasta dan profesional, LSM, media, akademisi, mahasiswa, dan segenap lapisan masyarakat untuk membangun daerah (smart region). Dalam lingkup kota bisa disebut sebagai kota pintar (smart city) dalam lingkup Kabupaten disebut dengan kabupaten pintar (smart regency), dan dalam lingkup provinsi disebut dengan provinsi pintar (smart province). Mewujudkan smart region untuk membangun Indonesia, memerlukan upaya terintegrasi dan dukungan pemimpin lokal dan nasional yang berintegritas tinggi sehingga jauh-jauh hari setiap daerah sudah menyiapkan diri menjadi smart region.

Dalam sejarahnya, secara ringkas fenomena peradaban kota kekinian atau citilisasi ditandai oleh tiga perubahan mendasar. Pertama, modernisasi baru (new modernization) yaitu sebuah kehidupan masyarakat modern yang dipenuhi oleh berbagai pembangunan fisik dan non fisik. fonomena modernisasi baru perkotaan menghasilkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedua, digitalisasi baru atau new digatalization, yaitu penggunaan sarana teknologi digital dan seluruh lingkungan fisik dan non fisik sebagai pendukungnya termasuk di antaranya internet of thing. Penggunaan komputer smartphone dan perangkat mobile telah mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dalam berinteraksi sosial. Ketiga, adalah peradaban baru atau new civilization. Peradaban baru dalam era citilisasi telah terjadi penyatuan atau konvergensi antara tiga kelompok kepentingan yaitu pemerintah (government), bisnis dan masyarakat luas (community). Tiga kelompok sosial ini memiliki hubungan setara yang saling membutuhkan dan harus menyatu dengan fakta digital kekinian dan harus saling mendukung.

                Oleh karena itu, dalam membangun Indonesia kedepan harus benar-benar memperhatikan pola pembangunan yang mengarah kepada keterlibatan semua pihak baik pemerintahan, partai politik, akademisi dan seluruh komponen yang menuju kepada visi dan misi nasional yang berkesinambungan (Sustainability) untuk mencapai Indonesia emas. Kepala daerah sebagai ujung tombak dalam pembangunan harus memberikan peran yang sangat signifikan dalam melakukan perubahan dan penataan pembangunan. Pengetahuan intelektual kepada kepala daerah wajib memberikan rangking yang tertinggi dalam kepemimpinannya, untuk dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan jalurnya (on the track).++++